TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras melalui Perum Bulog masih menimbulkan pertanyaan dan perdebatan publik. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa penugasan tersebut tak diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian.
Sosok yang akrab disapa Buwas itu menyebutkan isu terakhir yang dibahas dalam rakortas hanya mencakup soal kemungkinan cuaca dan prediksi pasokan pangan.
"Saat rakortas itu tidak ada diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko [Perekonomian] dan Menteri Perdagangan yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa 16 Maret 2021.
Karena alokasi impor 1 juta ton tersebut tidak mengemuka dalam rakortas, Budi mengatakan Bulog akan tetap mengutamakan penyerapan produksi di dalam negeri untuk mengamankan cadangan beras pemerintah (CBP).
Di sisi lain, angka proyeksi produksi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan produksi beras nasional berpotensi naik.
Hasil survei kerangka sampel area (KSA) yang dilakukan BPS menunjukkan potensi luas panen padi pada musim Januari–April 2021 mencapai 4,86 juta ha atau naik sekitar 1,02 juta ha (26,53 persen) dibandingkan dengan subround Januari–April 2020 yang sebesar 3,84 juta ha.
